Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Alasan Pemerintah Memperpanjang Masa Persiapan Sertifikasi Halal
Otoritas nasional melakukan pembaruan kebijakan terhadap masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa. Penyesuaian ini disampaikan dalam sosialisasi pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penerapan aturan tersebut memperhitungkan kondisi penyelenggara sertifikasi serta ketersediaan infrastruktur jaminan produk halal. Berdasarkan jadwal terdahulu, masa persiapan berbagai produk direncanakan berakhir pada Oktober 2026. Melalui perubahan yang diumumkan, beberapa kelompok memperoleh tambahan masa persiapan. Perlu dipahami bahwa, perubahan waktu harus dibaca menurut kelompok produk dan jasa yang diatur.
Landasan sertifikasi halal nasional berasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah disesuaikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan jadwal ditempuh dengan menyesuaikan PP Nomor 42 Tahun 2024. Dari sudut pandang pengusaha, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Walaupun demikian, tambahan waktu sebaiknya tidak dianggap sebagai alasan menunda seluruh persiapan. Peninjauan regulasi pelaksanaan perlu dilakukan untuk memastikan tenggat yang berlaku.
Rincian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2028
Ketentuan yang paling relevan bagi UMK berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Bagi usaha mikro dan kecil, jadwal penahapan sejumlah produk serta jasa pangan tersebut diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Untuk kategori yang berkaitan dengan layanan, pengaturan kelompok jasa makanan, minuman, serta hasil sembelihan selain penyembelihan diarahkan mulai berlaku 18 Oktober 2028. Kelompok barang pangan dan jasa penyembelihan dari luar negeri juga dijadwalkan mulai 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. Oleh sebab itu, pemilik bisnis harus memperhatikan kategori produknya secara spesifik. Persyaratan yang telah berjalan pada kelompok usaha lain tetap perlu dipatuhi berdasarkan aturan yang berlaku bagi kategorinya.
Pembaruan jadwal turut menyentuh sejumlah komoditas nonpangan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Kategori yang diumumkan memperoleh penyesuaian terdiri antara lain atas obat bahan alam, obat kuasi, serta suplemen kesehatan, kategori kosmetika, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, serta sejumlah jenis barang gunaan. Periode persiapan bagi barang yang disebutkan mengikuti batas penahapan baru pada 17 Oktober 2028. Namun, obat bebas serta obat bebas terbatas masih mempunyai masa penahapan sampai 17 Oktober 2029. Adapun kategori obat keras selain psikotropika, ketentuan penahapannya tidak berubah dari 17 Oktober 2034. Penahapan berdasarkan klasifikasi barang membantu menjelaskan mengapa tidak semua pelaku usaha mempunyai kewajiban pada tanggal yang sama.
Perbedaan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK dan Pelaku Usaha Lain
Ketika mulai mengurus persyaratan produk halal, pemilik bisnis sebaiknya mengenali mekanisme sertifikasi. Secara umum, prosedur pengajuan dapat melibatkan pemeriksaan reguler atau pernyataan pelaku usaha. Mekanisme sertifikasi berdasarkan pernyataan pelaku usaha tidak otomatis berlaku bagi seluruh produk usaha mikro dan kecil. Kriteria yang diperhatikan bergantung pada kondisi produk dan proses yang dijalankan. Sementara itu, sertifikasi reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya memeriksa kelayakan sejak awal. Pemilihan jalur yang tepat mendukung proses pengajuan yang lebih teratur.
Lembaga pemerintah yang menangani administrasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sertifikasi sesuai ketentuan. Melalui layanan yang tersedia, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan. Untuk UMK yang memenuhi syarat, fasilitasi SEHATI dapat membantu proses sertifikasi, bergantung pada persyaratan serta ketersediaan program. Petugas P3H mendukung verifikasi melalui mekanisme yang berlaku. Namun, kebenaran data yang diajukan harus dijaga oleh pelaku usaha. Kesalahan dalam menjelaskan komposisi barang berpotensi menghambat kelancaran proses. Dengan administrasi yang tertib, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dipersiapkan.
Cara Menata Dokumen serta Standar Operasional Produk Halal
Persiapan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pengelola produksi perlu memeriksa komposisi produk dari awal, termasuk komponen pokok serta bahan penolong. Misalnya, produsen kue perlu mengetahui asal margarin dan bahan perisa. Dokumen pembelian berguna untuk memeriksa asal material. Sebagai bagian dari pengendalian, periksa status halal bahan sesuai persyaratan yang berlaku. Pastikan penilaian tidak semata-mata didasarkan pada penampilan produk. Jika ada bahan yang belum jelas, lakukan pemeriksaan sebelum mengajukan dokumen. Melalui pengendalian bahan sejak awal, risiko hambatan sertifikasi dapat dikurangi.
Tidak hanya memastikan asal material, pemilik UMKM sebaiknya meninjau kebersihan dan penggunaan peralatan. Ruang penempatan persediaan, peralatan pengolahan, dan proses pengemasan perlu dikendalikan sesuai ketentuan halal yang relevan. Jika satu tempat produksi menangani beragam barang, risiko kontaminasi silang perlu dievaluasi. Pengaturan kegiatan produksi secara konsisten dapat membantu menjaga kondisi operasional. Pelaku UMKM dapat menyusun catatan penerimaan bahan dan jadwal pemeriksaan. Jika pemasok bahan diganti, perubahan tersebut harus dievaluasi berdasarkan ketentuan. Pengelolaan dokumen dan prosedur yang rapi mendukung pemeliharaan konsistensi produk setelah memperoleh sertifikasi.
Dampak Penyesuaian Sertifikasi Halal terhadap Biaya dan Daya Saing Bisnis
Penyesuaian tenggat sertifikasi dapat membantu pelaku usaha menyusun anggaran. Ketika mempersiapkan pengajuan halal, usaha mungkin membutuhkan biaya administrasi tertentu, bergantung pada skema yang digunakan. Misalnya, pemilik bisnis mengalokasikan Rp3.600.000 bagi persiapan produksi. Apabila dana dikumpulkan dalam periode satu tahun, penyisihan bulanan menjadi Rp300.000. Nilai pada simulasi ini hanya menggambarkan perencanaan dana internal, melainkan ilustrasi penyusunan anggaran usaha. Ketika persyaratan SEHATI dapat dipenuhi, anggaran dapat lebih difokuskan pada pembenahan operasional. Penyusunan dana secara bertahap dapat mencegah pengeluaran mendadak yang mengganggu kegiatan usaha.
Sertifikasi halal berpotensi mendukung daya saing produk. Bagi pembeli yang membutuhkan kepastian halal, informasi sertifikasi dapat membantu keputusan pembelian. Namun, sertifikat halal tidak otomatis menjamin peningkatan penjualan. Mutu barang, keterjangkauan biaya pembelian, serta kemudahan memperoleh barang masih menjadi bagian penting dari keputusan pelanggan. Dalam menggunakan label halal, pemilik bisnis tidak boleh menampilkan klaim yang menyesatkan. Barang yang masih dalam tahap pengajuan tidak boleh diklaim telah bersertifikat halal. Dengan komunikasi yang transparan, reputasi bisnis mempunyai dasar yang lebih kuat.
Rangkuman Kebijakan Penahapan Sertifikasi Halal hingga 2028
Penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal menunjukkan upaya pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, tenggat sejumlah produk dan jasa disesuaikan menuju tahun 2028. Namun, jadwal setiap kategori tidak selalu sama. Untuk pengusaha UMK maupun perusahaan lainnya, pemeriksaan jadwal menjadi bagian penting dari perencanaan. Evaluasi material produksi, penataan proses pengolahan, serta penyiapan dokumen yang akurat dapat membantu meningkatkan kesiapan. Dengan memanfaatkan masa transisi secara produktif, kebutuhan penyesuaian menjadi lebih mudah dikelola.
Bagi pemilik UMKM yang belum memulai, mulailah dengan memeriksa kelompok barang yang dipasarkan. Begitu klasifikasi produk dipahami, periksa jadwal terbaru melalui ketentuan resmi. Siapkan catatan komposisi, tentukan mekanisme pengajuan yang sesuai, dan hitung sumber daya yang dibutuhkan secara realistis. Usahakan proses penataan dimulai sebelum waktu pemberlakuan agar terdapat kesempatan memperbaiki dokumen. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, ceritakan tantangan yang pernah ditemui. Masukan dari kegiatan usaha nyata dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya.
