Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Bank Indonesia menerapkan penyesuaian ketentuan Merchant Discount Rate QRIS yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Penyesuaian ini diumumkan pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital. Berdasarkan aturan yang berlaku, pembayaran QRIS bernilai paling tinggi Rp100.000 dibebaskan dari MDR untuk semua kategori merchant. Khusus bagi kelompok tertentu, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Perluasan pembebasan biaya ini perlu dipahami oleh pengelola Bisnis.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pedagang perlu mengenal pengertian MDR. MDR merupakan tarif pemrosesan pembayaran yang menjadi tanggungan penerima transaksi. Ketika pelanggan membayar menggunakan QRIS, penerapan MDR mengikuti klasifikasi usaha serta nilai pembayaran. Meskipun terkait dengan transaksi elektronik, MDR tidak menjadi bagian pendapatan Bank Indonesia. Pengeluaran pemrosesan tersebut digunakan dalam ekosistem pemrosesan transaksi QRIS. Dengan penjelasan ini, pengusaha lebih mudah memahami potongan penerimaan QRIS.
Rincian Tarif MDR QRIS Berdasarkan Kategori Merchant
Dalam ketentuan yang berlaku sejak Oktober 2026, pedagang yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro mendapatkan tarif MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, biaya pemrosesan ditetapkan pada tingkat 0,3%. Pada kelompok merchant berbeda, pelaku usaha yang tergolong kecil hingga besar mendapatkan fasilitas tarif 0% bagi pembayaran maksimal Rp100.000. Ketika nominal transaksi lebih dari Rp100.000, pedagang dikenakan MDR dengan persentase 0,7%. Melalui pembagian kategori tersebut, pedagang perlu memastikan klasifikasi merchant masing-masing.
Tidak hanya mencakup pedagang mikro hingga besar, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Dalam kelompok layanan pendidikan, pembayaran maksimal Rp100.000 memperoleh pembebasan MDR, sedangkan pembayaran lebih dari Rp100.000 mengikuti MDR 0,6%. Sementara itu, dalam kelompok SPBU, transaksi hingga Rp100.000 dibebaskan dari biaya MDR, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Adapun transaksi tertentu seperti layanan BLU, PSO, bantuan sosial, pembayaran pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, MDR 0% tetap berlaku sesuai ketentuan.
Cara Menghitung Potongan QRIS Berdasarkan Nilai Pembayaran
Sesudah mengenali batas nominal setiap merchant, tahapan selanjutnya adalah menentukan besarnya biaya pemrosesan sesuai nominal transaksi. Secara sederhana, potongan layanan dihitung dari nominal pembayaran dikalikan tingkat MDR. Dalam simulasi transaksi, merchant usaha mikro menerima pembayaran Rp400.000. Mengingat transaksi berada dalam batas pembebasan usaha mikro, tidak terdapat potongan MDR. Ketika satu transaksi pada merchant UMI bernilai Rp600.000, biaya MDR menjadi Rp1.800. Angka dalam contoh tersebut bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Untuk merchant UKE, UME, serta UBE, batas nominal MDR 0% ditetapkan sebesar Rp100.000. Sebagai ilustrasi, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 memiliki biaya MDR Rp0. Namun demikian, apabila pedagang menerima pembayaran senilai Rp150.000, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% memiliki biaya pemrosesan sebesar Rp1.200. Dengan mempelajari beberapa contoh tersebut, pengusaha dapat menilai pengaruh tarif terhadap penerimaan.
Pentingnya Memahami Aturan Surcharge dalam Pembayaran Digital
Aspek mendasar dalam penggunaan QRIS untuk Bisnis adalah ketentuan bahwa MDR menjadi tanggungan merchant. Dalam pengaturan sistem pembayaran dinyatakan bahwa, pengeluaran layanan QRIS menjadi tanggung jawab penerima pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Untuk menggambarkan penerapannya, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Ketentuan tersebut mendukung transparansi sistem pembayaran. Pemilik toko sebaiknya memberikan informasi pembayaran secara jelas.
Ketika menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Anggaran persediaan, utilitas, dan kegiatan usaha tetap menjadi bagian dari perhitungan harga jual. Walaupun pengusaha perlu menjaga margin, biaya pemrosesan tidak boleh dialihkan melalui pungutan khusus pembayaran QRIS. Dalam menerapkan sistem yang lebih transparan, pemilik usaha sebaiknya merekonsiliasi pendapatan penjualan dan biaya pembayaran. Melalui administrasi yang teratur, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Penerapan ketentuan MDR terbaru perlu diikuti dengan penyesuaian administrasi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memastikan kategori merchant yang terdaftar. Klasifikasi tersebut perlu diperhatikan dalam perhitungan potongan transaksi. Ketika biaya transaksi terlihat tidak mengikuti ketentuan, pengusaha dapat meminta klarifikasi kepada penyedia QRIS. Selain itu, riwayat pembayaran digital perlu dicocokkan dengan data penjualan. Melalui pemeriksaan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi lebih terukur.
Selain memahami ketentuan biaya, pengelola usaha juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Penggunaan QRIS statis atau dinamis perlu mengikuti fasilitas yang didukung penyelenggara. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, pengelola toko harus memverifikasi status transaksi melalui kanal resmi. Tangkapan layar dari pelanggan saja perlu diperiksa terhadap pemberitahuan transaksi resmi. Selain itu, penerapan panduan transaksi yang sederhana dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Melalui pengelolaan transaksi yang profesional, QRIS berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan.
Rangkuman Tarif QRIS Terbaru dan Manfaatnya untuk Bisnis
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru memberikan perubahan penting bagi pelaku usaha. Kebijakan MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant memberikan manfaat biaya bagi transaksi bernilai kecil. Di samping ketentuan umum tersebut, usaha mikro masih menikmati pembebasan biaya pada transaksi maksimal Rp500.000. Berkat pemahaman terhadap klasifikasi merchant dan besaran MDR, pemilik usaha berpotensi meningkatkan ketelitian pengelolaan transaksi.
Tidak cukup hanya mengetahui persentase MDR, pengelola Bisnis wajib memastikan MDR tidak dibebankan secara khusus kepada konsumen. Pengawasan kategori usaha, pengecekan laporan penerimaan, serta edukasi petugas dapat membantu menjaga kelancaran operasional. Berkat pengelolaan pembayaran digital yang disiplin, pengusaha berbagai skala berpeluang meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026? Silakan sampaikan pendapat serta masukan Anda agar diskusi mengenai pembayaran digital semakin bermanfaat.
