Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Alasan Pemerintah Memperpanjang Masa Persiapan Sertifikasi Halal
Otoritas nasional melakukan pembaruan kebijakan terhadap masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok usaha tertentu. Kebijakan tersebut diperkenalkan kepada pemangku kepentingan pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan kebijakan memperhatikan kemampuan industri memenuhi ketentuan serta ketersediaan infrastruktur jaminan produk halal. Dalam ketentuan sebelum penyesuaian, masa persiapan berbagai produk direncanakan berakhir pada Oktober 2026. Melalui perubahan yang diumumkan, sejumlah tenggat diperpanjang hingga Oktober 2028. Namun, setiap jenis barang tidak otomatis memperoleh tenggat yang sama.
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Keterangan resmi pemerintah menyebutkan bahwa perubahan jadwal ditempuh dengan menyesuaikan PP Nomor 42 Tahun 2024. Bagi pelaku bisnis, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Walaupun demikian, perpanjangan tenggat bukan berarti proses sertifikasi dapat diabaikan. Pemeriksaan ketentuan terbaru perlu dilakukan untuk memastikan tenggat yang berlaku.
Memahami Perubahan Tenggat Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha
Bagian penting dari penyesuaian kebijakan mencakup kewajiban halal pada sektor pangan. Bagi usaha mikro dan kecil, tenggat pemenuhan sertifikasi kategori pangan dan penyembelihan ditetapkan hingga 17 Oktober 2028. Di samping pengaturan UMK, kewajiban bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan dimulai 18 Oktober 2028. Kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan impor juga dijadwalkan mulai 18 Oktober 2028, dengan memperhatikan penyelesaian pengakuan sertifikasi antarnegara. Oleh sebab itu, pengusaha sebaiknya memastikan kelompok usaha yang sesuai. Kewajiban yang telah memasuki tahap pemberlakuan bagi perusahaan menengah dan besar tetap perlu dipatuhi berdasarkan aturan yang berlaku bagi kategorinya.
Pembaruan jadwal turut menyentuh sejumlah komoditas nonpangan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Jenis barang yang mendapat perpanjangan jadwal meliputi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, serta beberapa kelompok barang untuk penggunaan sehari-hari. Periode persiapan bagi barang yang disebutkan diarahkan berakhir pada 17 Oktober 2028. Meskipun demikian, jadwal obat bebas dan obat bebas terbatas tetap berakhir 17 Oktober 2029. Sementara bagi obat keras dengan pengecualian psikotropika, batas waktunya masih mengikuti 17 Oktober 2034. Penahapan berdasarkan klasifikasi barang menunjukkan pentingnya membaca ketentuan secara lengkap.
Perbedaan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK dan Pelaku Usaha Lain
Ketika mulai mengurus persyaratan produk halal, pelaku usaha perlu memahami jalur pengajuan yang tersedia. Dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi, tersedia jalur pemeriksaan reguler serta self declare bagi yang memenuhi syarat. Mekanisme sertifikasi berdasarkan pernyataan pelaku usaha ditujukan bagi UMK yang memenuhi ketentuan tertentu. Persyaratan yang perlu diperiksa bergantung pada kondisi produk dan proses yang dijalankan. Sementara itu, sertifikasi reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, pengelola bisnis harus memastikan produknya sesuai skema yang dipilih. Pemilihan jalur yang tepat dapat mempermudah persiapan dokumen.
Lembaga pemerintah yang menangani administrasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sertifikasi. Dalam proses pengajuan yang berlaku, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan. Bagi pengusaha kecil yang sesuai kriteria, program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI dapat menjadi pilihan, selama memenuhi mekanisme fasilitasi yang ditetapkan. Petugas P3H mendukung verifikasi melalui mekanisme yang berlaku. Meskipun demikian, kebenaran data yang diajukan harus dijaga oleh pelaku usaha. Ketidaksesuaian informasi produksi harus dihindari sejak tahap persiapan. Jika informasi usaha disusun secara akurat, pelaku usaha mempunyai dasar kepatuhan yang lebih kuat.
Strategi Memperbaiki Rantai Pasok Menjelang Kewajiban Sertifikasi Halal
Perencanaan pemenuhan standar halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pelaku usaha harus memahami daftar material dalam proses pembuatan, termasuk material produksi dan bahan pendukung. Sebagai contoh, pengusaha makanan sebaiknya memeriksa bahan pengembang serta pengemulsi. Dokumen pembelian dapat membantu proses penelusuran. Selain itu, evaluasi dokumen pendukung setiap material. Hindari menyimpulkan kelayakan hanya berdasarkan nama bahan. Ketika status komponen masih memerlukan kepastian, lakukan pemeriksaan sebelum mengajukan dokumen. Melalui pengendalian bahan sejak awal, kesiapan administrasi menjadi lebih baik.
Selain menata bahan baku, pelaku bisnis perlu mengevaluasi proses produksi. Area gudang bahan, perlengkapan produksi, dan kegiatan penanganan barang jadi sebaiknya mempunyai prosedur kerja yang dapat diperiksa. Untuk usaha dengan beberapa produk, penggunaan perlengkapan bersama harus diperhatikan. Penerapan prosedur kebersihan dapat membantu menjaga kondisi operasional. Pemilik usaha juga dapat membuat daftar pemasok serta dokumentasi produksi. Ketika proses produksi mengalami penyesuaian, dampaknya terhadap pemenuhan standar halal perlu diperiksa. Pengelolaan dokumen dan prosedur yang rapi mendukung pemeliharaan konsistensi produk setelah memperoleh sertifikasi.
Strategi Mengelola Anggaran dan Pemasaran Menjelang Kewajiban Halal
Penambahan masa persiapan dapat membantu pelaku usaha menyusun anggaran. Dalam proses sertifikasi, usaha mungkin membutuhkan biaya administrasi tertentu, sesuai mekanisme sertifikasi yang dipilih. Dalam contoh perencanaan sederhana, sebuah usaha menyiapkan anggaran Rp3.600.000 untuk penyesuaian proses. Apabila dana dikumpulkan dalam periode satu tahun, jumlah dana yang dikumpulkan setiap bulan sebesar Rp300.000. Perhitungan contoh tersebut tidak mencerminkan biaya layanan BPJPH, melainkan ilustrasi penyusunan anggaran usaha. Ketika persyaratan SEHATI dapat dipenuhi, kebutuhan dana sertifikasi perlu dievaluasi ulang. Perencanaan sejak dini mendukung kesiapan keuangan yang lebih sehat.
Sertifikasi halal juga mempunyai kaitan dengan kepercayaan konsumen. Dalam kelompok pelanggan yang menjadikan status halal sebagai pertimbangan, informasi sertifikasi dapat membantu keputusan pembelian. Walaupun mempunyai nilai komunikasi pemasaran, pemenuhan kewajiban ini bukan jaminan omzet bertambah. Mutu barang, harga jual, serta ketersediaan distribusi masih menjadi bagian penting dari keputusan pelanggan. Pada proses penyesuaian desain kemasan, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan penggunaan label yang berlaku. Barang yang masih dalam tahap pengajuan tidak sebaiknya menggunakan identitas seolah sertifikat sudah diterbitkan. Dengan komunikasi yang transparan, reputasi bisnis mempunyai dasar yang lebih kuat.
Rangkuman Kebijakan Penahapan Sertifikasi Halal hingga 2028
Penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal memberikan ruang persiapan bagi kelompok produk dan jasa tertentu. Melalui kebijakan yang diumumkan pada Oktober 2026, tenggat sejumlah produk dan jasa disesuaikan menuju tahun 2028. Walaupun terdapat tambahan masa persiapan, perpanjangan tidak berlaku untuk seluruh jenis produk. Dari sudut pandang pemilik usaha, pemahaman terhadap aturan terbaru sangat diperlukan. Penelusuran asal komponen, pengendalian fasilitas produksi, serta penyiapan dokumen yang akurat mendukung penerapan standar halal secara konsisten. Melalui persiapan yang dimulai lebih awal, proses pengajuan berpotensi lebih lancar.
Untuk pelaku usaha yang masih mempersiapkan sertifikasi, mulailah dengan memeriksa kelompok barang yang dipasarkan. Setelah itu, tinjau perubahan aturan serta petunjuk pelaksanaan dari BPJPH. Rapikan informasi pemasok, pelajari persyaratan skema reguler atau pernyataan mandiri, dan rencanakan pengeluaran tanpa mengabaikan modal kerja. Jangan menunggu batas akhir supaya kendala teknis dapat ditangani. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, sampaikan langkah yang menurut Anda membantu. Cerita mengenai persiapan sertifikasi membantu memperkaya wawasan pembaca.
