Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Pemerintah Menyesuaikan Tahapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Kesiapan Usaha
Pemerintah pusat menetapkan arah perubahan terhadap tenggat pemberlakuan persyaratan halal bagi sejumlah produk dan jasa. Penyesuaian ini diperkenalkan kepada pemangku kepentingan pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan kebijakan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha serta ketersediaan infrastruktur jaminan produk halal. Berdasarkan jadwal terdahulu, masa persiapan berbagai produk direncanakan berakhir pada Oktober 2026. Dengan adanya penyesuaian tersebut, jadwal kategori tertentu digeser sekitar dua tahun. Namun, perpanjangan ini tidak berlaku secara seragam bagi seluruh produk.
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah disesuaikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa perubahan jadwal ditempuh dengan menyesuaikan PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk pemilik usaha, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Di sisi lain, perpanjangan tenggat bukan berarti proses sertifikasi dapat diabaikan. Pemeriksaan ketentuan terbaru perlu dilakukan untuk memastikan tenggat yang berlaku.
Kategori Produk yang Mendapat Penyesuaian Jadwal Sertifikasi Halal
Salah satu perubahan utama berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Bagi usaha mikro dan kecil, tenggat pemenuhan sertifikasi kategori pangan dan penyembelihan ditetapkan hingga 17 Oktober 2028. Untuk kategori yang berkaitan dengan layanan, jasa terkait pangan yang tercakup dalam ketentuan, dengan pengecualian jasa penyembelihan, mengikuti pemberlakuan mulai 18 Oktober 2028. Kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan impor memperoleh penahapan sampai pemberlakuan 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. Dalam membaca jadwal, pengusaha sebaiknya memastikan kelompok usaha yang sesuai. Kewajiban yang telah memasuki tahap pemberlakuan bagi perusahaan menengah dan besar tidak otomatis berubah oleh perpanjangan untuk UMK.
Perubahan masa penahapan tidak hanya menyasar sektor pangan yang diatur melalui Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Kelompok produk yang masuk dalam perubahan meliputi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, kategori kosmetika, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, serta sejumlah jenis barang gunaan. Tenggat yang disesuaikan untuk kategori terkait mengikuti batas penahapan baru pada 17 Oktober 2028. Meskipun demikian, kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tetap mengikuti 17 Oktober 2029. Sementara bagi obat keras dengan pengecualian psikotropika, masa penahapannya tetap sampai 17 Oktober 2034. Penahapan berdasarkan klasifikasi barang menunjukkan pentingnya membaca ketentuan secara lengkap.
Perbedaan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK dan Pelaku Usaha Lain
Pada tahap perencanaan administrasi, pemilik bisnis sebaiknya mengenali mekanisme sertifikasi. Dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi, prosedur pengajuan dapat melibatkan pemeriksaan reguler atau pernyataan pelaku usaha. Mekanisme sertifikasi berdasarkan pernyataan pelaku usaha tidak otomatis berlaku bagi seluruh produk usaha mikro dan kecil. Persyaratan yang perlu diperiksa melibatkan kesesuaian bahan serta metode pembuatan. Di sisi lain, sertifikasi reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, pemilik usaha perlu memahami persyaratan masing-masing mekanisme. Pemeriksaan syarat sebelum pendaftaran mendukung proses pengajuan yang lebih teratur.
BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal menjadi bagian utama dari sistem layanan halal. Melalui layanan yang tersedia, pengusaha dapat menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan. Bagi pengusaha kecil yang sesuai kriteria, dukungan sertifikasi tanpa biaya melalui SEHATI dapat dipertimbangkan, selama memenuhi mekanisme fasilitasi yang ditetapkan. Petugas P3H mendukung verifikasi melalui mekanisme yang berlaku. Namun, dokumen dan proses produksi harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian informasi produksi harus dihindari sejak tahap persiapan. Dengan administrasi yang tertib, kebutuhan pemeriksaan dapat ditangani secara lebih sistematis.
Cara Menata Dokumen serta Standar Operasional Produk Halal
Persiapan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pengelola produksi perlu memeriksa daftar material dalam proses pembuatan, termasuk material produksi dan bahan pendukung. Misalnya, produsen kue perlu mengetahui asal margarin dan bahan perisa. Dokumen pembelian berguna untuk memeriksa asal material. Sebagai bagian dari pengendalian, evaluasi dokumen pendukung setiap material. Pastikan penilaian tidak semata-mata didasarkan pada penampilan produk. Jika ada bahan yang belum jelas, mintalah informasi tambahan yang relevan. Dengan cara tersebut, risiko hambatan sertifikasi dapat dikurangi.
Selain menata bahan baku, pemilik UMKM sebaiknya meninjau kebersihan dan penggunaan peralatan. Tempat penyimpanan, perlengkapan produksi, dan proses pengemasan harus mengikuti persyaratan yang berlaku untuk jenis usaha. Jika satu tempat produksi menangani beragam barang, risiko kontaminasi silang perlu dievaluasi. Penggunaan standar kerja tertulis mendukung keteraturan pekerjaan karyawan. Pelaku UMKM dapat menyusun catatan penerimaan bahan dan jadwal pemeriksaan. Jika pemasok bahan diganti, kesesuaiannya dengan dokumen sertifikasi harus ditinjau. Penataan operasional secara berkelanjutan menjadi dasar pengawasan produksi dalam jangka panjang.
Peluang UMKM Memanfaatkan Masa Transisi untuk Memperkuat Usaha
Perpanjangan waktu penahapan memberikan kesempatan merencanakan kebutuhan biaya. Ketika mempersiapkan pengajuan halal, pengeluaran dapat muncul dari penyesuaian operasional, sesuai mekanisme sertifikasi yang dipilih. Dalam contoh perencanaan sederhana, pemilik bisnis mengalokasikan Rp3.600.000 bagi persiapan produksi. Jika pengeluaran tersebut direncanakan selama 12 bulan, jumlah dana yang dikumpulkan setiap bulan sebesar Rp300.000. Angka tersebut tidak mencerminkan biaya layanan BPJPH, sehingga perlu diganti dengan kebutuhan aktual masing-masing bisnis. Jika usaha memenuhi ketentuan fasilitasi gratis, anggaran dapat lebih difokuskan pada pembenahan operasional. Penyusunan dana secara bertahap dapat mencegah pengeluaran mendadak yang mengganggu kegiatan usaha.
Kepemilikan sertifikat halal yang sah juga mempunyai kaitan dengan kepercayaan konsumen. Dalam kelompok pelanggan yang menjadikan status halal sebagai pertimbangan, status sertifikasi membantu memberikan kepastian mengenai pemenuhan ketentuan. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban ini bukan jaminan omzet bertambah. Kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar, daya saing harga, serta kemudahan memperoleh barang perlu diperhatikan bersama strategi pemasaran. Dalam menggunakan label halal, pencantuman informasi harus sesuai status sertifikat. Komoditas yang sertifikasinya belum selesai harus dipasarkan dengan informasi yang jujur. Jika pemasaran dilakukan secara bertanggung jawab, risiko kesalahpahaman konsumen berkurang.
Penutup tentang Kesiapan Bisnis Menghadapi Kewajiban Sertifikat Halal
Perubahan masa penahapan jaminan produk halal menunjukkan upaya pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, tenggat sejumlah produk dan jasa disesuaikan menuju tahun 2028. Walaupun terdapat tambahan masa persiapan, perpanjangan tidak berlaku untuk seluruh jenis produk. Untuk pengusaha UMK maupun perusahaan lainnya, pemeriksaan jadwal menjadi bagian penting dari perencanaan. Pemeriksaan bahan baku, penguatan prosedur operasional, serta penyiapan dokumen yang akurat dapat membantu meningkatkan kesiapan. Dengan memanfaatkan masa transisi secara produktif, kebutuhan penyesuaian menjadi lebih mudah dikelola.
Untuk pelaku usaha yang masih mempersiapkan sertifikasi, mulailah dengan memeriksa kelompok barang yang dipasarkan. Begitu klasifikasi produk dipahami, periksa jadwal terbaru melalui ketentuan resmi. Lengkapi dokumen bahan, pelajari persyaratan skema reguler atau pernyataan mandiri, dan hitung sumber daya yang dibutuhkan secara realistis. Jangan menunggu batas akhir agar terdapat kesempatan memperbaiki dokumen. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, ceritakan tantangan yang pernah ditemui. Masukan dari kegiatan usaha nyata dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya.
