Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Bank sentral Republik Indonesia memberlakukan aturan baru mengenai pembebasan MDR untuk pembayaran tertentu yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Langkah pengaturan tersebut telah diperkenalkan sebelum masa pemberlakuannya sebagai langkah mendukung efisiensi transaksi elektronik. Dengan ketentuan tersebut, pembayaran QRIS bernilai paling tinggi Rp100.000 dibebaskan dari MDR untuk semua kategori merchant. Di sisi lain, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Penerapan ketentuan tersebut dapat membantu pemilik usaha menyusun pencatatan pembayaran.
Untuk memahami pengaruhnya, pemilik toko harus mengetahui fungsi Merchant Discount Rate. MDR merupakan tarif pemrosesan pembayaran yang menjadi tanggungan penerima transaksi. Saat konsumen menyelesaikan transaksi melalui kode QRIS, penerapan MDR mengikuti klasifikasi usaha serta nilai pembayaran. Walaupun dikenal sebagai biaya QRIS, MDR tidak menjadi bagian pendapatan Bank Indonesia. Pengeluaran pemrosesan tersebut digunakan dalam ekosistem pemrosesan transaksi QRIS. Melalui pemahaman tersebut, pengusaha berpeluang mengelola pendapatan transaksi secara lebih akurat.
Perbedaan MDR QRIS Menurut Jenis Usaha dan Nominal Transaksi
Menurut pengaturan biaya QRIS yang efektif pada awal Oktober 2026, pedagang yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro tidak dikenakan MDR pada pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp500.000. Jika satu pembayaran bernilai lebih dari Rp500.000, pedagang dikenakan MDR sebesar 0,3%. Sementara itu, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar tidak membayar MDR pada transaksi yang tidak melampaui Rp100.000. Ketika nominal transaksi lebih dari Rp100.000, biaya pemrosesan yang dikenakan mencapai 0,7%. Melalui pembagian kategori tersebut, pemilik toko sebaiknya memeriksa status merchant sebelum menghitung biaya.
Tidak hanya mencakup pedagang mikro hingga besar, aturan MDR turut mengatur sejumlah kategori transaksi tertentu. Pada merchant yang termasuk sektor pendidikan, tarif 0% berlaku bagi transaksi yang tidak melebihi Rp100.000, sedangkan nominal yang melampaui Rp100.000 dikenai biaya sebesar 0,6%. Untuk merchant stasiun pengisian bahan bakar umum, pembayaran maksimal Rp100.000 tidak dikenakan MDR, sementara transaksi yang lebih besar mengikuti tarif 0,4%. Adapun transaksi tertentu seperti layanan BLU, PSO, bantuan sosial, pembayaran pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, pembebasan MDR tetap diberikan.
Cara Menghitung Potongan QRIS Berdasarkan Nilai Pembayaran
Sesudah mengenali batas nominal setiap merchant, hal yang perlu dipelajari adalah memahami perhitungan potongan pembayaran QRIS. Untuk melakukan simulasi, jumlah biaya pemrosesan merupakan hasil perkalian nilai transaksi dengan tarif MDR. Sebagai contoh, pedagang UMI memperoleh transaksi senilai Rp400.000. Karena nominal tersebut tidak melebihi Rp500.000, pedagang tidak dikenai biaya MDR. Jika usaha mikro tersebut memperoleh pembayaran sebesar Rp600.000, potongan MDR mencapai Rp1.800. Perhitungan tersebut bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, pembebasan biaya berlaku sampai transaksi Rp100.000. Sebagai ilustrasi, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 memiliki biaya MDR Rp0. Sebaliknya, apabila pedagang menerima pembayaran senilai Rp150.000, MDR 0,7% menjadi biaya transaksi sebesar Rp1.050. Dalam simulasi ini, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Adapun bagi pedagang kategori khusus pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menghasilkan biaya Rp1.200. Berdasarkan simulasi yang relevan, pedagang dapat memahami perbedaan potongan menurut kategori.
Tanggung Jawab Pedagang dalam Menerapkan Ketentuan Biaya QRIS
Aspek mendasar dalam penggunaan QRIS untuk Bisnis adalah larangan membebankan biaya MDR kepada konsumen. Dalam pengaturan sistem pembayaran dinyatakan bahwa, pengeluaran layanan QRIS menjadi tanggung jawab penerima pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Sebagai contoh, produk dengan harga Rp50.000 harus diproses tanpa biaya tambahan khusus yang dibebankan karena pembayaran QRIS. Ketentuan tersebut penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pelaku Bisnis harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan penjualan sehari-hari, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Pengeluaran pembelian barang, operasional toko, serta distribusi tetap harus masuk dalam evaluasi keuntungan. Namun demikian, biaya pemrosesan tidak boleh dialihkan melalui pungutan khusus pembayaran QRIS. Dalam menerapkan sistem yang lebih transparan, pemilik usaha sebaiknya merekonsiliasi pendapatan penjualan dan biaya pembayaran. Berkat laporan transaksi yang jelas, arus kas usaha lebih mudah dipantau.
Cara Memanfaatkan Kebijakan QRIS untuk Efisiensi Bisnis
Perubahan pengaturan tarif transaksi digital perlu diikuti dengan penyesuaian administrasi. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah memeriksa status merchant melalui penyelenggara jasa pembayaran. Penetapan kategori usaha perlu diperhatikan dalam perhitungan potongan transaksi. Ketika biaya transaksi terlihat tidak mengikuti ketentuan, pengusaha dapat meminta klarifikasi kepada penyedia QRIS. Untuk menjaga ketepatan penerimaan, riwayat pembayaran digital perlu dibandingkan dengan mutasi rekening yang diterima. Dengan langkah administrasi yang konsisten, selisih transaksi lebih mudah ditelusuri.
Di samping melakukan penyesuaian administrasi, pelaku Bisnis juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Pemanfaatan kode pembayaran sesuai layanan yang tersedia perlu mengikuti fasilitas yang didukung penyelenggara. Setelah konsumen memindai dan membayar, pengelola toko harus memverifikasi status transaksi melalui kanal resmi. Bukti gambar pembayaran tanpa verifikasi belum cukup untuk memastikan dana berhasil diterima. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan panduan transaksi yang sederhana dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Berkat penerapan prosedur yang aman, QRIS menjadi sarana pembayaran yang mendukung perkembangan Bisnis.
Pentingnya Memahami Aturan MDR QRIS dalam Pengelolaan Usaha
Ketentuan biaya MDR QRIS yang berlaku sejak 1 Oktober 2026 mendukung pengaturan biaya transaksi digital yang lebih efisien. Kebijakan MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant memberikan manfaat biaya bagi transaksi bernilai kecil. Sementara itu, merchant UMI tetap memperoleh MDR 0% hingga Rp500.000. Dengan memahami perbedaan kategori, nominal transaksi, dan tarif, pemilik usaha berpotensi meningkatkan ketelitian pengelolaan transaksi.
Di samping memahami pembagian biaya, pedagang harus menjaga transparansi pembayaran. Pengawasan kategori usaha, pengecekan laporan penerimaan, serta edukasi petugas menjadi langkah penting dalam penggunaan QRIS. Dengan memanfaatkan informasi terbaru secara tepat, pelaku Bisnis berpeluang meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Menurut Anda, bagaimana perubahan tarif QRIS memengaruhi penggunaan pembayaran digital di lingkungan Bisnis? Bagikan pengalaman atau pandangan Anda agar pemahaman tentang penggunaan QRIS dalam Bisnis terus berkembang.
