Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Bank Indonesia menetapkan aturan baru mengenai pembebasan MDR untuk pembayaran tertentu yang efektif diterapkan sejak awal Oktober 2026. Penyesuaian ini telah diperkenalkan sebelum masa pemberlakuannya sebagai upaya memperluas manfaat sistem pembayaran nasional. Berdasarkan aturan yang berlaku, pembayaran QRIS bernilai paling tinggi Rp100.000 dibebaskan dari MDR untuk semua kategori merchant. Sementara itu, merchant usaha mikro mempertahankan ketentuan MDR 0% untuk pembayaran sampai Rp500.000. Perluasan pembebasan biaya ini menjadi informasi penting bagi pedagang.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pelaku Bisnis sebaiknya memahami mekanisme biaya QRIS. MDR merupakan biaya jasa pemrosesan transaksi yang dikenakan kepada merchant. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan fasilitas QRIS, biaya yang berlaku dihitung menurut kategori merchant dan nominal transaksi. Namun demikian, MDR bukan biaya yang dipungut untuk keuntungan bank sentral. Tarif tersebut berkaitan dengan layanan industri sistem pembayaran. Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, pengusaha lebih mudah memahami potongan penerimaan QRIS.
Perbedaan MDR QRIS Menurut Jenis Usaha dan Nominal Transaksi
Berdasarkan skema MDR terbaru, pelaku Bisnis dalam kategori UMI tidak dikenakan MDR pada pembayaran yang nilainya paling tinggi Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, pedagang dikenakan MDR sebesar 0,3%. Sementara itu, merchant UKE, UME, serta UBE memperoleh MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Apabila pembayaran melewati ambang Rp100.000, tarif MDR sebesar 0,7% tetap berlaku. Melalui pembagian kategori tersebut, pedagang perlu memastikan klasifikasi merchant masing-masing.
Selain kategori usaha reguler, skema biaya QRIS mencakup kelompok layanan dengan tarif berbeda. Untuk kategori pendidikan, pembayaran maksimal Rp100.000 memperoleh pembebasan MDR, sedangkan nominal yang melampaui Rp100.000 dikenai biaya sebesar 0,6%. Sementara itu, dalam kelompok SPBU, transaksi hingga Rp100.000 dibebaskan dari biaya MDR, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Adapun transaksi tertentu seperti layanan BLU, PSO, bantuan sosial, pembayaran pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, tarif pemrosesan tetap ditetapkan sebesar 0%.
Simulasi Perhitungan MDR QRIS untuk Transaksi Pedagang
Setelah memahami pembagian tarif, hal yang perlu dipelajari adalah menentukan besarnya biaya pemrosesan sesuai nominal transaksi. Untuk melakukan simulasi, biaya MDR diperoleh dengan mengalikan nilai transaksi dan persentase tarif yang berlaku. Untuk memberikan gambaran, merchant usaha mikro menerima pembayaran Rp400.000. Karena nominal tersebut tidak melebihi Rp500.000, tidak terdapat potongan MDR. Ketika satu transaksi pada merchant UMI bernilai Rp600.000, tarif 0,3% menghasilkan biaya Rp1.800. Angka dalam contoh tersebut menggunakan 0,3% dari seluruh nilai transaksi Rp600.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, batas nominal MDR 0% ditetapkan sebesar Rp100.000. Dalam contoh sederhana, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 tidak dikenakan MDR. Sebaliknya, apabila nominal transaksi mencapai Rp150.000, MDR 0,7% setara dengan tarif pemrosesan Rp1.050. Dengan demikian, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Adapun bagi pedagang kategori khusus pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% memiliki biaya pemrosesan sebesar Rp1.200. Melalui latihan perhitungan sederhana, pemilik Bisnis lebih mudah membaca laporan transaksi.
Pentingnya Memahami Aturan Surcharge dalam Pembayaran Digital
Hal utama yang harus diperhatikan pedagang adalah larangan membebankan biaya MDR kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan pemrosesan QRIS, biaya MDR merupakan kewajiban pedagang. Dengan ketentuan tersebut, pedagang dilarang meminta tambahan pembayaran sebagai pengganti MDR. Sebagai contoh, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Aturan tersebut penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pengelola usaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam praktik operasional, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Pengeluaran pembelian barang, operasional toko, serta distribusi tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Meski pedagang memiliki berbagai pengeluaran, hal tersebut tidak membenarkan pengenaan surcharge QRIS. Sebagai langkah pengelolaan, pedagang dapat membedakan nilai transaksi dengan penerimaan setelah potongan. Dengan pencatatan yang rapi, arus kas usaha lebih mudah dipantau.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Perubahan pengaturan tarif transaksi digital sebaiknya disertai pembaruan prosedur operasional. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah memeriksa status merchant melalui penyelenggara jasa pembayaran. Penetapan kategori usaha menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Apabila pedagang menemukan perbedaan tarif, pengelola toko perlu melakukan pemeriksaan melalui saluran bantuan resmi. Sebagai bagian dari pengawasan, riwayat pembayaran digital perlu diperiksa secara teratur. Dengan langkah administrasi yang konsisten, pengelolaan keuangan menjadi lebih terukur.
Di samping melakukan penyesuaian administrasi, pengelola usaha juga dapat memperbaiki prosedur penerimaan pembayaran. Pemanfaatan kode pembayaran sesuai layanan yang tersedia perlu mengikuti fasilitas yang didukung penyelenggara. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, kasir sebaiknya memeriksa notifikasi transaksi dari sistem merchant. Bukti gambar pembayaran tanpa verifikasi perlu diperiksa terhadap pemberitahuan transaksi resmi. Di samping langkah keamanan tersebut, pelatihan kasir dan penyusunan prosedur pembayaran dapat membantu mengurangi kesalahan operasional. Melalui pengelolaan transaksi yang profesional, QRIS berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan.
Kesimpulan Ketentuan MDR QRIS bagi Pedagang pada Oktober 2026
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru memberikan perubahan penting bagi pelaku usaha. Kebijakan MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant memberikan manfaat biaya bagi transaksi bernilai kecil. Sementara itu, merchant UMI tetap memperoleh MDR 0% hingga Rp500.000. Melalui pengetahuan mengenai ambang pembayaran serta biaya pemrosesan, pemilik usaha berpotensi meningkatkan ketelitian pengelolaan transaksi.
Di samping memahami pembagian biaya, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pemeriksaan status merchant, pencatatan transaksi, dan verifikasi pembayaran perlu diterapkan secara konsisten. Dengan memanfaatkan informasi terbaru secara tepat, pemilik UMKM dapat mengurangi kesalahan pengelolaan transaksi. Menurut Anda, bagaimana perubahan tarif QRIS memengaruhi penggunaan pembayaran digital di lingkungan Bisnis? Ceritakan pengalaman dan pembelajaran Anda agar diskusi mengenai pembayaran digital semakin bermanfaat.
